PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL;
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH;
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM;
PERATURAN BUPATI KABUPATEN REMBANG NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG;
PERATURAN BUPATI KABUPATEN REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN REMBANG;
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR 700/27/2025 TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG;
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR 8001/02/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN REMBANG;